Pers dan Perang terhadap Kemiskinan

Oleh IDI SUBANDY IBRAHIM

SALAH satu tujuan pembangunan milenium (millennium development goals/MDGs) yang terkait dengan dampak globalisasi adalah perbaikan kualitas kehidupan warga-warga yang paling miskin di dunia. Isu-isu yang paling krusial yang dihadapi negara-negara berkembang seperti kemiskinan, kelaparan, kesenjangan pendidikan, ketidaksetaraan gender, angka kematian ibu dan anak, HIV-AIDS, dan degradasi lingkungan adalah persoalan yang mendapat perhatian yang serius. Pemerintah dan para mitranya diharapkan melakukan upaya-upaya yang serius dan sistematis untuk mencapai semua tujuan tersebut. Begitu pun pers diimbau agar terlibat aktif dalam memerangi pengangguran, kemiskinan, dan nasib muram golongan masyarakat bawah yang kehidupannya termarginalkan.

Barangkali itulah sebabnya Ketua Dewan Pers, Ichlasul Amal, dalam orasi kebudayaan bertema “Posisi Pers dalam Merekat Paham Kebangsaan” dua tahun yang lalu pernah mengingatkan bahwa fokus pers untuk mengangkat isu kemiskinan sangat layak diketengahkan kembali. Apalagi bila fokus baru tidak diperoleh, kebebasan pers bisa jadi bumerang bagi kehidupan pers itu sendiri. Menurut Ichlasul, kebebasan pers harus digunakan untuk mengangkat persoalan kemiskinan, sebagai wujud terjemahan paham kebangsaan. “Persoalan kemiskinan cenderung ditelantarkan oleh pemerintah. Agar dapat muncul ke permukaan, fungsi pers sangat penting. Ini jadi fokus paham kebangsaan dalam era kebebasan pers yang diperoleh dengan susah payah,” ujar Ichlasul saat itu.

Sungguh, membasmi kemiskinan diperlukan saat ini sebagai kondisi vital bagi stabilitas, demokrasi, dan perdamaian global. Selama kaum miskin terpinggirkan dari partisipasi dalam pertumbuhan global, perdamaian dan pembangunan berkelanjutan tetaplah takkan berhasil. Inilah, antara lain, spirit yang disuarakan masyarakat pers dunia pada Hari Kebebasan Pers Dunia di Dakar, Senegal, Mei 2005.

Untuk memerangi kemiskinan, pemerintah dan pers harus memberi akses seluas-luasnya pada kaum papa (the poorest) dan tak bersuara (the voiceless) agar suara mereka didengar. Selain itu, kualitas informasi untuk memperbaiki kehidupan kaum papa juga perlu ditingkatkan. Informasi seputar pendidikan dan kesehatan, misalnya, harus bisa menyentuh masyarakat paling miskin yang tak mungkin bersuara lewat saluran komunikasi politik yang formalistik.

Dalam negara kepulauan dan masyarakat pluralistik yang cenderung feodalistik seperti Indonesia, tidak mungkin komunikasi politik antara warga negara dan pemerintah bisa berjalan, tanpa dukungan saluran komunikasi yang terbuka. Tanpa media, mustahil nasib puluhan anak balita suku Dani di Distrik Illaga, Puncak Jaya, Papua yang menderita kekurangan gizi, didengar di Jakarta. Tak adanya akses informasi menyebabkan pengetahuan masyarakat pedalaman Papua tentang kesehatan sangat memilukan. Banyak anak dengan perut buncit, beringus terus-menerus, dan tubuh kotor akibat kurang gizi dan jarang mandi.

Begitu pun kasus busung lapar bayi-bayi tak berdosa menjadi parodi di tengah gemerlap hutan beton Jakarta setelah pers dan televisi kita gencar memberitakannya, justru menjelang pemerintah SBY menaikkan harga BBM. Semua itu menjadi gamblang karena jurnalis terjun ke lapangan, merekam kehidupan kaum papa dan menuliskannya dalam laporan human interest yang empatik.

Tanda-tanda kemiskinan

Menurut tokoh kajian budaya, Stuart Hall dalam Discourse and Power (1992), jurnalis tidak pernah menyampaikan makna tunggal, tetapi banyak. Makna yang satu lebih diutamakan dari yang lain. Sajian berita kemiskinan jadi gugusan tanda yang menawarkan makna berbeda-beda, bergantung sudut pandang sang jurnalis. Sudut pandang jurnalis ini dipengaruhi oleh norma dan nilai yang dipegangnya.

Bahwa satu kasus kemiskinan bisa disajikan dari berbagai sudut pandang dan ditempatkan di halaman tertentu, mencerminkan visi pers dalam memandang “nilai berita” kemiskinan. Itu jelas. Akan tetapi bahwa sudut pandang jurnalis memegang peran krusial untuk mengangkat fakta dari sisi yang memungkinkan hal-hal tersembunyi di balik realitas kemiskinan yang tidak kasat mata menjadi wacana media yang multiinterpretasi. Itu yang belum sepenuhnya jelas.

U. Meinhof, dalam From the Street to the Screen (1994), mengemukakan bahwa kemiskinan bisa didekati sebagai konstruk diskursif yang berlangsung di dalam konteks kuasa sosial dan ideologis. Ia memperkenalkan istilah “semiotika kemiskinan” untuk menyebut tanda-tanda kemiskinan yang tersaji di media. Menurutnya, masih banyak realitas kemiskinan yang tak tersaji di media, sementara yang tersaji cenderung didekati di dalam kerangka individualisme dan patologi. Kemiskinan dilihat dalam kerangka ideologi dominan sebagai persoalan individual, yang hanya bisa dipecahkan lewat pemecahan individual (seperti bantuan dana) dari pihak status quo. Citra kemiskinan juga dipandang sebagai cacat bawaan individu atau warisan “budaya kemiskinan” ketimbang sebagai aspek relasi struktur sosial (Golding dan Middleton, 1982; Hill, 2000).

Jurnalisme cinta

Oleh karena itu, kesadaran jurnalis bahwa sajian berita yang mereka angkat mengenai kasus kemiskinan bisa memberi pengaruh bagi publik dan pengambil kebijakan, kian menuntut kemampuan menerjemahkan tanda-tanda kemiskinan dalam ruang media (Meinhof, 1994). Teks atau foto berita kemiskinan yang dimuat di media tak bisa lepas dari praktik diskursif yang melibatkan berbagai aktor (jurnalis, editor, industri media, publik pembaca, dan ideologi politik).

Selama ini, wacana kemiskinan sering didekati dari pendekatan statistik-kuantitatif. Sayangnya, ia sering hanya memberi gambaran umum dan permukaan. Pendekatan ekonomistik pemerintah yang terfokus ke angka-angka kemiskinan, tak ada artinya bila pers tidak membuat angka-angka itu menjadi data kualitatif yang berbicara.

Untuk itu, pers bisa meningkatkan intensitas liputan mengenai persoalan kemiskinan dari berbagai sudut pandang. Jika perhatian kita terletak pada bagaimana kemiskinan diberitakan di media, langkah selanjutnya adalah bagaimana berita kemiskinan tak hanya menyentuh dimensi kognisi publik. Namun juga publik bisa merasakan bahwa teks media menjadi kekuatan motivasi untuk bertindak.

Oleh karena itu, dalam mengangkat kasus kemiskinan, jurnalis sebaiknya memahami dimensi afektif hubungan teks dan publik pembaca. Bahwa mediasi kemiskinan yang lahir dari kepekaan akan menghasilkan reportase jurnalistik yang memberi kekuatan moral bagi pembacanya. Dalam memerangi kemiskinan saat ini, yang dibutuhkan adalah gagasan seperti yang diperkenal oleh Martin Bell MP (1995), mantan reporter perang BBC, sebagai “jurnalisme cinta” (journalism of attachment), yakni “jurnalisme yang peduli dan sekaligus tahu.”

Kesadaran bahwa dalam menghadapi penderitaan manusia di tengah kecamuk perang, konflik, bencana alam, kelaparan, dan kemiskinan, seorang reporter harus menunjukkan sikap peduli dan empati. Para eksekutif pemberitaan menyebut dengan antusias mengenai pentingnya “reporter yang terlibat” yang mencerminkan keterlibatan emosi individual. Bukankah Alex Gerlis dari BBC suatu kali menulis, “Dengan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai dimensi emosional dari sebuah cerita, kemungkinan besar kita benar-benar akan melakukan pekerjaan jurnalistik dengan lebih baik.”***

Penulis, pengamat budaya massa.

Iklan

4 thoughts on “Pers dan Perang terhadap Kemiskinan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s